JAKARTA – Nama Sudarman Harjasaputra jadi sorotan sejumlah hari terakhir. Kepala Kantor Tubuh Pertahanan Jakarta Timur ini namanya terbawa permasalahan memamerkan harta kekayaan petinggi lantaran istrinya yang kesukaan flexing di wadah sosial. Rupanya sebelumnya nama Sudarman Harjasaputra pula pernah terbawa perkara mafia tanah.
Sudarman Harjasaputra mengawali karirnya di Tubuh Pertahanan dengan memegang selaku Kasi Pengukur di Kantor BPN Tanggerang. Tahun 2017 ia diamanati memegang selaku Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tanggamus.
Ia diketahui punya harta kekayaan sampai Rp14,765 miliar dalam laporan LHKPN-nya. Dari keseluruhan hartanya itu, sejumlah besar berasal dari asset tanah dan bangunan, yakni sebesar Rp13,997 miliar.
Baca Pun: Seruput, Nikmati Lezatnya Miso Ramai yang Authentic dengan Rencana Yatai Jepang
Lalu, Kepala Kantor BPN Jaktim itu pula punya alat transportasi dengan keseluruhan sampai Rp438 juta dan harta bergerak lain sebesar Rp600 juta.
Ia pula punya kas dan setingkat kas dengan nilai sampai Rp249 juta, tapi harta itu masih dikurangi hutang sebesar Rp520 juta.
Baca Selengkapnya: Sepak Terjang Sudarman Harjasaputra Sempat Terbawa Kasus Mafia Tanah dan Istri Hobi Flexing di Medsos
Content di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Reporter Okezone.com tak tersangkut dalam materi conten ini.
Lalu, Kepala Kantor BPN Jaktim itu pula punya alat transportasi dengan keseluruhan sampai Rp438 juta dan harta bergerak lain sebesar Rp600 juta.
Ia pula punya kas dan setingkat kas dengan nilai sampai Rp249 juta, tapi harta itu masih dikurangi hutang sebesar Rp520 juta.
Baca Selengkapnya: Sepak Terjang Sudarman Harjasaputra Sempat Terbawa Kasus Mafia Tanah dan Istri Hobi Flexing di Medsos
Baca Pun: Seruput, Nikmati Lezatnya Miso Ramai yang Authentic dengan Rencana Yatai Jepang
(kmj)
Content di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Reporter Okezone.com tak tersangkut dalam materi conten ini.
JAKARTA – Sertifikat tanah mempermudah penduduk mendapatkan akses hutang atau credit perbankan. Mulai sejak 2016 sampai saat ini, nilai sertifikat tanah yang udah ‘disekolahkan’ sampai Rp134 triliun.
Jadi info, pemerintahan sangatlah terus-menerus menggerakkan penduduk buat mendaftar tanahnya biar punya sertifikat. Hal itu ada dalam Program Registrasi Tanah Struktural Komplet (PTSL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruangan/Tubuh Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hingga waktu ini, sertifikat tanah yang udah dibagikan sejumlah 101,1 juta bagian tanah di semua Indonesia. Walaupun belum sepenuhnya terdaftarkan, resiko positif registrasi tanah ini diklaim Kementerian ATR/BPN udah dapat dirasakan manfaatnya.
Direktur Jenderal Penentuan Hak dan Registrasi Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menuturkan, tanah-tanah tercatat itu sudah menyulut perkembangan ekonomi bangsa. Salah satunya dengan memandang jumlah hak tanggungan atas tanah yang sampai Rp134 triliun waktu ini.
Jadi PTSL itu sudah menyulut ekonomi sampai Rp134 triliun. Ini pastilah angka yang menggembirakan dan diakui oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan, red), dan Kementerian Koordinator Ekonomi,” kata Suyus, Rabu (15/3/2023).
Suyus menjelaskan, angka Rp134 triliun itu diambil dari total akses kredit yang didapat masyarakat melalui Hak Tanggungan terhitung dari tahun 2017. Hal ini bisa tercapai berkat kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat sehingga akses untuk mendapat permodalan demi pengembangan usaha jadi lebih mudah.
“Data kita berkaitan PTSL ini cukup bagus dan jadi salah satu program fokus nasional yang sukses dan berpengaruh cukup berarti. Terima kasih terhadap Bapak/Ibu yang dapat merampungkan PTSL ini tiap-tiap tahunnya,” sambungnya.
Suyus Windayana menambahkan jika berkaca pada negara-negara lain yang telah lebih dahulu menyelesaikan pendaftaran tanahnya, jumlah layanan pertanahan yang diterima justru meningkat drastis akibat program tersebut.
Baca Juga: Seruput, Menikmati Lezatnya Miso Ramen yang Authentic dengan Konsep Yatai Jepang
Menurutnya beberapa langkah mitigasi sudah disiapkan dalam memberikan pelayanan, salah satunya dengan mengadopsi teknologi digital. Paling tidak bisa memotong antrean di loket pelayanan, karena sebagian bisa dikerjakan di rumah.
Langkah transformasi digital terdekat yang akan dilaksanakan Kementerian ATR/BPN, yaitu mengubah buku tanah menjadi buku tanah digital yang rencananya akan diluncurkan pada April mendatang. Dengan buku tanah digital, diharapkan dapat memangkas sejumlah proses birokrasi sehingga dapat meningkatkan kemudahan berusaha.
“Hal ini udah mesti kita lakukan, lantaran udah tak memungkinkannya kembali kita kerjakan service secara manual. Dengan jumlah tanah tercatat yang selalu bertambah, service yang bakal kita terima makin banyak, sementara SDM (sumber daya manusia,) bakal menyusut. Jadi perubahan digital ini dapat membuat lebih mudah Bapak/Ibu,” pungkas Suyus.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
Menurutnya beberapa langkah mitigasi sudah disiapkan dalam memberikan pelayanan, salah satunya dengan mengadopsi teknologi digital. Paling tidak bisa memotong antrean di loket pelayanan, karena sebagian bisa dikerjakan di rumah.
Langkah transformasi digital terdekat yang akan dilaksanakan Kementerian ATR/BPN, yaitu mengubah buku tanah menjadi buku tanah digital yang rencananya akan diluncurkan pada April mendatang. Dengan buku tanah digital, diharapkan dapat memangkas sejumlah proses birokrasi sehingga dapat meningkatkan kemudahan berusaha.
“Hal ini udah mesti kita lakukan, lantaran udah tak memungkinkannya kembali kita kerjakan service secara manual. Dengan jumlah tanah tercatat yang selalu bertambah, service yang bakal kita terima makin banyak, sementara SDM (sumber daya manusia,) bakal menyusut. Jadi perubahan digital ini dapat membuat lebih mudah Bapak/Ibu,” pungkas Suyus.
Baca Juga: Seruput, Menikmati Lezatnya Miso Ramen yang Authentic dengan Konsep Yatai Jepang
(fbn)
Content di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Reporter Okezone.com tak tersangkut dalam materi conten ini.
