Ekonomi

Presiden Jokowi: Beli Produk Impor Pakai Uang APBN Ada Sanksinya!

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyatakan dapat memberinya sanksi bila masih ada kementerian instansi yang beli produk import. Dia memohon lembaga pemerintahan baik di kementerian/instansi, pemerintahan wilayah sampai BUMN/BUMD berbelanja produk lokal buat penyediaan barang dan layanan.

Presiden Jokowi pun memerintah Menteri Koordinator Bagian Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buat merangkum wujud sanksi itu.

“Kalau masih beli baik BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten, kota, kementerian/lembaga masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN, APBD, sudah sanksinya tolong dirumuskan Pak Menko, biar semuanya kita bekerja dengan ‘reward’ dan ‘punishment’ semuanya,” kata Presiden Jokowi dilansir dari Di antara, Rabu (15/3/2023).

Presiden mengidamkan terdapatnya penghargaan dan sanksi pada lembaga pemerintahan yang jalankan program Penambahan Pemakaian Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Kecuali sanksi, Presiden memerintah terdapatnya perangsang berwujud bantu kemampuan (tukin) buat lembaga yang melaksanakan pembelanjaan produk dalam negeri paling besar.

Baca Pula: Seruput, Nikmati Lezatnya Miso Ramai yang Authentic dengan Ide Yatai Jepang

“Saya sudah perintah Menpan-RB untuk yang namanya tukin. Ini kalau sudah masuk ke tukin pasti akan semuanya akan semangat. Akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian lembaga, kabupaten/kota dan provinsi,” kata Kepala Negara.

Dalam peluang sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan terdapatnya disinsentif pada lembaga yang tak penuhi obyek berbelanja dalam negeri.

“Oleh karena itu, kami sepakat untuk Mendagri dan Menpan-RB dan Menteri Keuangan untuk mengecek langsung ke lapangan belanja e-katalog di kabupaten, kota, provinsi, dan kementerian. Hal ini penting. Dan kami usul adanya disinsentif kepada institusi yang tidak menjalankan program ini,” kata Luhut.

Instansi Keputusan Pemasokan Barang/Layanan Pemerintahan (LKPP) menarget 95% penyediaan barang dan layanan oleh kementerian/instansi, pemerintahan wilayah tingkat propinsi, kabupaten/kota, sampai BUMN dan BUMN gunakan produk dalam negeri di 2023.

Di perwujudan tahun 2022, penyediaan produk dalam negeri cuman sampai 78%.

Content di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Reporter Okezone.com tak berperan dalam materi conten ini.

Back to top button